Leuwisadeng, Bogor Barat – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar ‘Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026’ di Kecamatan Leuwisadeng, wilayah Dapil 5. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di tingkat akar rumput.
Reses kali ini menjadi yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Nanggung. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor turut hadir, di antaranya Aan Triana Almuharom (Komisi 3), Sarni (Komisi 2), Santi (Sekretaris Komisi 2), Aisah (Komisi 4), Asep Nukliri (Komisi 4), dan Sutoto (Komisi 2).
Turut hadir pula Camat Leuwisadeng Rudy Mulyana, unsur Forkopimcam, kepala desa se-Kecamatan Leuwisadeng, Ketua MUI, Kepala KUA, serta perwakilan lembaga pendidikan dan UPT.
Dalam kesempatan itu, Camat Leuwisadeng Rudy Mulyana mengungkapkan beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian DPRD, seperti perluasan lahan Puskesmas Sadeng Pasar yang sudah diusulkan sejak 2020, normalisasi PPT (Penampungan Pengolahan Terpadu) Sadeng yang diharapkan masuk anggaran tahun 2026, serta perbaikan atap SD Sadeng Kolot yang rusak akibat bencana angin kencang.
“Kami berharap berbagai usulan ini bisa segera ditindaklanjuti agar pelayanan publik di Leuwisadeng makin optimal,” ujar Rudy Mulyana.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Almuharom menegaskan bahwa DPRD akan mulai membahas rancangan anggaran 2026 pada bulan depan. Ia menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat agar pemerataan bisa lebih terasa.
“Mulai 2026 nanti, alokasi dana desa akan naik dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa. Kami juga tengah mendorong program Satu Desa Satu Sarjana. Karena itu, kami ingin usulan dari masyarakat ini benar-benar konkret agar program pembangunan tepat sasaran,” jelas Aan.
Dalam sesi dialog, warga Leuwisadeng aktif menyampaikan beragam aspirasi. Perwakilan RT 07 Desa Sadeng mengusulkan pembentukan tim penjaga Sungai Cikaniki untuk menjaga kebersihan dan ekosistem sungai. Sementara Iwan, perwakilan PAUD, mengeluhkan rendahnya insentif bagi guru nonformal yang hanya Rp200 ribu per bulan dan baru cair setiap enam bulan sekali, serta rendahnya angka partisipasi PAUD di wilayah tersebut.
Kepala SD Sadeng Kolot, Sumarni, juga memohon perhatian terhadap kerusakan parah di sekolahnya akibat angin puting beliung. Sedangkan Ketua PGRI Leuwisadeng, Anto Sugiri, menekankan kebutuhan sarana laptop dan ruang belajar tambahan guna mendukung tes kemampuan akademik serta program Pendidikan Kecakapan Akademik (PKA) dan Masyarakat Belajar Kreatif (MBK).
Menjawab berbagai aspirasi itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Asep Nukliri, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Leuwisadeng.
“Anggaran pendidikan Kabupaten Bogor saat ini sudah mendekati Rp3 triliun. Tahun depan kami akan dorong agar Pergub PAUD segera terbit, termasuk peningkatan tunjangan bagi pendidik nonformal dan penyediaan ruang belajar baru,” ungkapnya.
Reses diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Aan Triana Almuharom menutup kegiatan dengan pesan optimistis bahwa pembangunan di Leuwisadeng harus terus bergerak maju.
“Mudah-mudahan berbagai persoalan di Leuwisadeng bisa kita selesaikan bersama. Pembangunan harus dimulai dari bawah, baik dari infrastruktur, sumber daya manusia, maupun potensi alamnya,” pungkasnya.*
