JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memantapkan serangkaian program perlindungan anak yang disebut sebagai fondasi strategis menuju Generasi Emas 2045. Langkah ini dipandang sebagai upaya menyatukan berbagai kebijakan lintas sektor yang selama ini berjalan terpisah, menjadi satu ekosistem perlindungan yang lebih solid.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun realisasi di lapangan sering kali terhambat oleh minimnya koordinasi, fasilitas yang tidak merata, hingga tantangan baru di ranah digital. Pemerintahan saat ini mencoba memperbaikinya melalui pendekatan holistik: mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan digital.
Fokus ke Lapangan: Lima Program Prioritas yang Jadi Sorotan
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini menjadi intervensi paling masif. Pemerintah menargetkan pemerataan akses gizi bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG diklaim berkontribusi pada penurunan stunting dan perbaikan kualitas kesehatan anak di berbagai daerah.
2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Melalui CKG, pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak di sekolah dan fasilitas kesehatan mulai diperluas hingga wilayah terpencil. Targetnya, deteksi dini masalah tumbuh kembang dapat dilakukan lebih cepat.
3. Revitalisasi Sekolah dan Kesejahteraan Pendidikan
Selain memperbaiki ribuan ruang kelas, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Infrastruktur dan SDM pendidikan dianggap berperan langsung dalam tumbuh kembang anak.
