JAKARTA — Gelombang aspirasi perubahan menguat di tubuh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Sejumlah Dewan Pimpinan (DP) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Kowani, Ny. Nannie Hadi Tjahjanto SH, sebagai bentuk keprihatinan atas kepemimpinan yang dinilai menyimpang dari prinsip etika dan tata kelola organisasi.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kowani Jakarta, Selasa (18/11), Sekjen Kowani Tantri Dyah Kiranadewi bersama jajaran pengurus menyuarakan perlunya pembenahan menyeluruh demi menjaga marwah organisasi perempuan tertua dan terbesar di Indonesia.
Tantri menegaskan bahwa mosi ini bukan sekadar kritik, melainkan panggilan moral untuk menyelamatkan Kowani dari krisis kepemimpinan yang telah menghambat agenda pemberdayaan perempuan dan melemahkan semangat kolektif.
Beberapa poin utama yang menjadi dasar mosi tersebut meliputi:
- Pelanggaran mekanisme kolektif-kolegial, dalam pengambilan keputusan strategis.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan program.
- Gaya kepemimpinan otoriter, yang menutup ruang dialog dan kritik internal.
- Mandeknya program-program strategis yang seharusnya menjadi garda depan perjuangan perempuan.
Para pengurus menilai bahwa kondisi ini telah mencapai titik kritis yang mengancam integritas dan kredibilitas Kowani sebagai organisasi yang seharusnya menjadi teladan dalam demokrasi internal dan keberpihakan pada isu perempuan.
“Kami tidak sedang memecah organisasi, kami sedang berusaha menyelamatkannya,” tegas Tantri. Ia menambahkan bahwa mosi ini adalah langkah konstitusional untuk memastikan regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan perempuan Indonesia.
Dewan Pimpinan mendesak:
- Dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Ketua Umum.
- Diselenggarakannya sidang luar biasa organisasi.
- Ditempuhnya langkah konstitusional untuk memastikan transisi kepemimpinan yang kredibel.
Dengan mosi ini, para pengurus berharap Kowani kembali ke jalur perjuangan yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keberpihakan yang kuat terhadap perempuan Indonesia.*
