JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui model baru bernama SPPG Plus. Namun lebih dari sekadar bangunan dapur skala nasional, SPPG Plus dirancang sebagai pusat pembelajaran gizi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui fasilitas ini, pemerintah ingin memastikan bahwa akses pangan bergizi tidak hanya tiba di piring anak, tetapi juga menguat dalam pemahaman keluarga dan komunitas setempat.
Program ini dijalankan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tiga lembaga yang biasanya bekerja di ranah berbeda tetapi kini bergabung untuk memastikan bahwa pelayanan gizi bersifat holistik, higienis, aman, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat. Komitmen kerja sama dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Kepala BGN Dadan Hindayana, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa SPPG Plus dibangun dengan standar higienis tertinggi. Namun lebih dari itu, desain SPPG Plus diarahkan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat—bahwa dapur sehat adalah fondasi keluarga sehat. Fasilitas sanitasi lengkap, kontrol keamanan bangunan, serta perlindungan terhadap bencana diharapkan menjadi model yang bisa direplikasi di tingkat komunitas dan sekolah.
Melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025, pemerintah menetapkan prototipe nasional yang tidak hanya fokus pada efisiensi dapur, tetapi juga kelayakan lingkungan sebagai ruang pembelajaran gizi. Anak-anak, guru, ibu-ibu kelompok PKK, dan warga setempat dapat belajar langsung bagaimana makanan sehat diproses secara aman.
Saat ini, tiga SPPG percontohan telah berdiri di Jambi, Banjar, dan Kebumen sebagai laboratorium hidup bagi pendekatan edukasi gizi berbasis infrastruktur.
Dari survei bersama BGN dan Kemendagri, terdapat 1.314 lokasi potensial pembangunan SPPG. Sebanyak 806 lokasi telah dinyatakan siap dibangun. Dari jumlah tersebut, 542 titik akan digarap BGN di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara 264 titik dikerjakan Kementerian PU, termasuk 11 di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Namun pembangunan SPPG Plus membawa manfaat lebih luas daripada sekadar operasional dapur. Kehadirannya mendorong terbentuknya rantai pasok pangan lokal—petani, UMKM, pemasok bahan baku, hingga tenaga kerja setempat. Dengan demikian, dapur MBG bukan hanya tempat memasak makanan bergizi, tetapi juga penggerak ekonomi mikro di kecamatan dan desa.
Kebijakan ini sejalan dengan Visi Kebijakan PU 608 yang menargetkan ICOR di bawah 6, kemiskinan 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Infrastruktur diletakkan bukan sebagai proyek teknis, tetapi sebagai penggerak kualitas manusia dan ekonomi berbasis komunitas.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor dalam pembangunan SPPG Plus. Menurutnya, standar dapur yang lebih baik akan mempercepat target program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi BGN, dapur MBG bukan hanya tempat produksi makanan, tetapi menjadi pusat edukasi gizi masyarakat—dari pengetahuan dasar nutrisi, cara memasak yang aman, hingga manajemen pangan yang efisien.*
