PORTALBERITA.CO.ID - Ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kelangkaan produk ini telah dirasakan oleh para pedagang dan masyarakat luas selama hampir setengah tahun terakhir. Situasi tersebut memicu keresahan mengingat MinyaKita merupakan komoditas pokok yang paling banyak dicari konsumen sehari-hari.
Para pedagang di pasar tersebut mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan barang dari distributor resmi sejak beberapa bulan lalu. Stok yang tersedia di lapak-lapak pasar tradisional terpantau sangat menipis bahkan seringkali kosong sama sekali. Kondisi ini memaksa warga untuk mencari alternatif minyak goreng lain yang harganya cenderung lebih mahal.
Masalah kelangkaan ini diperparah dengan munculnya kebijakan baru yang mengatur mekanisme pemesanan produk bersubsidi tersebut secara mandiri. Kini, setiap pedagang yang ingin melakukan order diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang cukup ketat. Hal ini menjadi tantangan baru bagi para pelaku usaha mikro di lingkungan pasar tradisional Sidoarjo.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menetapkan bahwa pedagang wajib mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta NPWP. Kebijakan ini sengaja diterapkan untuk memastikan pendataan distribusi barang dilakukan secara digital dan lebih transparan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meminimalisir potensi penyimpangan distribusi di tingkat pengecer.
Namun, penerapan regulasi administrasi tersebut justru menuai respon negatif dari sebagian besar pedagang di Pasar Baru Porong. Banyak dari mereka yang merasa sangat terbebani dengan urusan birokrasi yang dianggap terlalu kompleks bagi pedagang kecil. Mereka khawatir persyaratan ini justru akan semakin menghambat akses mereka untuk mendapatkan stok barang secara cepat.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pemulihan pasokan MinyaKita yang signifikan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Sejumlah pedagang terpaksa membatasi penjualan atau bahkan berhenti menyediakan produk tersebut untuk sementara waktu. Masyarakat pun terus berharap agar pemerintah segera memberikan solusi konkret atas permasalahan distribusi yang berlarut-larut ini.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara tertib administrasi dengan kemudahan akses pangan bagi masyarakat bawah. Sinergi antara kebijakan digitalisasi dan ketersediaan stok fisik di lapangan menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis ini. Tanpa langkah cepat, krisis MinyaKita di Sidoarjo berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang.
Sumber: Portal7
