PORTALBERITA.CO.ID - Wacana terbaru mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) maksimal tiga tahun telah memicu diskusi serius di kalangan pengamat politik nasional. Usulan ini merupakan inisiatif yang datang dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Isu krusial ini mendapat sorotan tajam dari para ahli tata negara dan pengamat politik terkait implementasinya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pembatasan masa jabatan dianggap berpotensi menimbulkan implikasi signifikan terhadap dinamika kekuasaan eksekutif.
Analis politik senior, Boni Hargens, secara eksplisit mengemukakan pandangannya mengenai usulan kontroversial tersebut. Ia menilai bahwa usulan pembatasan masa jabatan Kapolri tersebut bertentangan dengan landasan filosofis sistem presidensialisme yang dianut oleh Indonesia.
"Usulan pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal tiga tahun tersebut dinilai tidak sejalan dengan kerangka sistem presidensialisme yang dianut oleh Indonesia," tegas Boni Hargens.
Penilaian kritis ini disampaikan oleh Boni Hargens dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada hari Kamis, 21 Mei 2026. Pernyataan ini menjadi penanda penolakan akademis terhadap usulan yang diajukan oleh lembaga legislatif tersebut.
Dilansir dari media Investor Daily, Boni Hargens lebih lanjut menekankan bahwa usulan pembatasan masa jabatan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan konteks tata kelola negara saat ini. Ia juga menyebutkan bahwa usulan tersebut kurang memiliki signifikansi substansial.
"Usulan pembatasan tersebut dianggap tidak relevan dan kurang signifikan dalam konteks sistem ketatanegaraan saat ini," kata Boni Hargens.
Hal ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa intervensi legislatif terhadap masa jabatan pimpinan institusi penegak hukum dapat melemahkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembahasan ini akan terus menjadi sorotan publik mengenai keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
.png)
