JAKARTA – Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa yang disebut masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memicu perdebatan hangat di ruang publik dan media sosial.
Perbincangan publik muncul di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, seperti tekanan daya beli dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas hiburan tersebut, sementara kebutuhan dasar seperti peningkatan kesejahteraan guru honorer, perbaikan fasilitas pendidikan, penanganan stunting, dan infrastruktur dasar masih mendesak.
Namun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa wacana ini masih berada pada tahap awal pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Faktanya, wacana 1.000 bioskop desa hingga saat ini masih berupa usulan awal dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Komisi VII DPR RI, serta belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun masuk dalam pengesahan APBN 2027.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai alokasi anggaran, proyek pembangunan, maupun pelaksanaan program nasional terkait pembangunan bioskop desa.
Dorong Distribusi Film Daerah
Usulan pembangunan bioskop desa muncul dalam konteks upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional dan membuka ruang distribusi bagi rumah produksi kecil serta sineas daerah.
Selama ini, pelaku industri film lokal menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses penayangan di jaringan bioskop utama yang layarnya terbatas dan cenderung diisi film komersial berskala besar.
Melalui gagasan ini, DPR melihat adanya kebutuhan untuk memperluas ruang distribusi agar film bertema budaya lokal, potensi daerah, dokumenter, hingga karya komunitas dapat menjangkau penonton lebih luas. Dengan kata lain, pembahasan ini tidak semata tentang pembangunan fisik gedung, melainkan fokus pada pemerataan ekosistem industri kreatif nasional.
.png)
