JAKARTA — Unggahan potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto terkait keterbatasan ruang fiskal untuk meningkatkan gaji guru viral di media sosial. Narasi yang beredar menyandingkan pernyataan tersebut dengan sejumlah program pemerintah lain bernilai besar, sehingga memicu persepsi bahwa pemerintah tidak memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidik.
Namun, penelusuran terhadap isi pidato secara utuh menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berkaitan dengan penanganan kebocoran penerimaan negara, yang berbanding lurus dengan komitmen peningkatan anggaran kesejahteraan guru secara signifikan.
Konteks Pernyataan "Uangnya Enggak Ada"
Pernyataan yang menjadi sorotan publik tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden secara terbuka memaparkan kondisi fiskal nasional serta tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan negara.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa kalimat tersebut merujuk pada praktik under-invoicing atau manipulasi laporan nilai ekspor yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan pengolahan data United Nations Comtrade oleh Dewan Ekonomi Nasional, praktik trade misinvoicing selama 34 tahun terakhir mengakibatkan kerugian negara hingga 908 miliar dolar AS atau setara Rp16.244 triliun.
Saat ini, tingkat kebocoran ekonomi diperkirakan masih mencapai 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.500 triliun per tahun. Angka inilah yang sedang diupayakan pemerintah untuk ditutup agar dapat dialokasikan ke sektor prioritas, termasuk pendidikan.
Fakta Kebijakan: Anggaran Kesejahteraan Guru Naik Rp16,7 Triliun
.png)
