PORTALBERITA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Rejang Lebong nonaktif, M. Fikri Thobari. Dikutip dari INFOTREN.ID, langkah penanganan perkara ini dilakukan guna membongkar secara tuntas alur serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Penyelidikan yang semakin mendalam tersebut menandai babak baru dalam upaya pengungkapan jaringan suap di tingkat pemerintah daerah. Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik karena dinilai memiliki dampak signifikan terhadap integritas tata kelola pemerintahan di wilayah Bengkulu.
Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, tim penyidik lembaga antirasuah mulai bergerak menelusuri keterlibatan pejabat di luar Kabupaten Rejang Lebong. Tindakan operasional di lapangan terus ditingkatkan guna mengumpulkan bukti-bukti material yang relevan dengan perkara.
Fokus penyidikan terbaru mengarah pada penggeledahan rumah pribadi milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman. Langkah hukum tersebut diambil untuk mencari petunjuk tambahan yang diduga berkaitan erat dengan penyidikan perkara utama.
Keterlibatan pejabat lintas wilayah dalam radar penyidikan mengindikasikan adanya dugaan jejaring yang lebih luas. "Penyidik terus bergerak mengumpulkan alat bukti serta mendalami potensi keterlibatan pihak lain dalam perkara suap ini," kata tim penyidik KPK saat memberikan pembaruan mengenai perkembangan penanganan kasus.
Langkah penggeledahan di kediaman Noprisman menjadi indikator kuat bahwa KPK sedang menelusuri skema serta alur komunikasi antarpejabat daerah. Hal ini memperlihatkan pendekatan analisis komprehensif yang diterapkan penyidik dalam mengurai modus operasional para tersangka.
M. Fikri Thobari sendiri saat ini telah menyandang status nonaktif dari jabatannya sebagai Kepala Daerah Rejang Lebong. Penonaktifan tersebut bertujuan untuk mempermudah jalannya proses pemeriksaan serta memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan secara kondusif.
KPK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penanganan perkara ini secara profesional dan transparan. Penelusuran dokumen, barang bukti elektronik, serta pemeriksaan saksi-saksi kunci akan terus dilanjutkan demi menegakkan hukum secara adil.
.png)
