JAKARTA – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada 22 Mei 2026 memicu gelombang kekecewaan publik yang signifikan. Gangguan infrastruktur besar ini melumpuhkan aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi.

Di tengah situasi tersebut, muncul narasi dan seruan perpecahan di media sosial, termasuk tagar "Sumatera pisah dari Indonesia" sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap pelayanan kelistrikan. Meskipun kritik terhadap layanan publik dinilai wajar, sejumlah pihak menekankan bahwa menjadikan isu listrik sebagai dasar narasi disintegrasi adalah respons yang berlebihan dan tidak menawarkan solusi nyata.

Dampak Luas dan Kemarahan Publik

Blackout massal di Sumatera meninggalkan dampak nyata, menyebabkan sebagian wilayah lumpuh sementara. Gangguan ini menghambat mobilitas, akses komunikasi, serta operasional usaha dan pelayanan publik. Kemarahan warga meluas di media sosial, menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional.

Namun, pandangan yang mengemuka adalah bahwa kritik terhadap layanan publik harus diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan mendorong perbaikan sistem. "Blackout harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem ketenagalistrikan, bukan dipakai untuk membangun narasi perpecahan," ujar salah satu pengamat publik.

PLN Jelaskan Penyebab Teknis di Jambi

Berdasarkan penjelasan resmi PT PLN (Persero), pemadaman massal dipicu oleh masalah pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi yang terdampak cuaca buruk. Gangguan tersebut kemudian memicu efek berantai pada sistem interkoneksi Sumatera.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengindikasikan bahwa cuaca ekstrem menyebabkan ruas transmisi keluar dari sistem. Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa gangguan tersebut bersifat teknis dan berkaitan dengan infrastruktur transmisi, bukan bentuk pengabaian terhadap wilayah tertentu. Pemulihan sistem membutuhkan perbaikan infrastruktur serta penguatan mitigasi risiko.

Fokus Pemulihan di Tengah Viral Isu Perpecahan