PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah terus mematangkan langkah penanganan tindak kejahatan jalanan atau pembegalan yang meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Dikutip dari Bisnismarket.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan masukan strategis terkait penanganan masalah hukum ini.
Fenomena pembegalan di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Rasa aman masyarakat terganggu akibat maraknya aksi kriminalitas yang kerap terjadi di tempat-tempat sepi dan kawasan rawan kejahatan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat melontarkan wacana berupa sayembara bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal. Inisiatif tersebut dimunculkan sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan jalanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
"Penanganan aksi pembegalan yang marak di Jawa Barat sebaiknya lebih memfokuskan pada penguatan patroli aparat kepolisian di lapangan ketimbang menggelar sayembara," kata Yusril Ihza Mahendra.
Merespons dinamika tersebut, Menko Kumham Imipas menilai bahwa penegakan hukum dan pencegahan kejahatan sepenuhnya merupakan tugas pokok dan fungsi aparat kepolisian. Oleh karena itu, pendekatan institusional dirasa lebih efektif serta memiliki kepastian hukum yang jelas.
Yusril mengarahkan secara tegas agar jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengambil langkah konkret dan responsif. Pengawasan di titik-titik rawan dinilai menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai tindak kriminal jalanan tersebut.
"Jajaran Polda Jawa Barat diminta untuk segera meningkatkan kegiatan patroli secara intensif, terutama di berbagai area yang telah teridentifikasi sebagai zona rawan aksi kejahatan," ujar Yusril Ihza Mahendra.
Melalui peningkatan kehadiran personel kepolisian di lapangan, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Hal ini juga diharapkan mampu memberikan rasa aman secara langsung kepada warga yang beraktivitas di jalan raya.
Pendekatan berbasis patroli rutin ini diyakini mampu meminimalisasi potensi risiko keamanan bagi warga sipil. Sinergi antara pemetaan kawasan rawan dan respons cepat kepolisian menjadi prioritas utama dalam menciptakan ketertiban di wilayah Jawa Barat saat ini.
