PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Indonesia didorong untuk lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Rekomendasi ini disampaikan oleh lembaga kajian Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) baru-baru ini.
Langkah tersebut dinilai sangat penting agar kebijakan energi terbarukan ini tidak justru membebani keuangan negara di tengah ketidakpastian global. Informasi mengenai usulan strategis ini dilansir dari Infotren.id.
ISEAI menilai bahwa pendekatan yang terlalu kaku dalam menentukan persentase pencampuran biodiesel berisiko menimbulkan tekanan fiskal yang berat. Oleh karena itu, penyesuaian formula pencampuran perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan situasi riil di lapangan.
"Pemerintah sebaiknya tidak terpaku pada pendekatan yang kaku dengan persentase tetap sebesar 50 persen dalam pencampuran biodiesel," ujar perwakilan ISEAI. Langkah penyesuaian ini dinilai perlu demi menjaga ruang fiskal negara agar tetap sehat.
"Pendekatan yang kaku seperti itu kami nilai kurang adaptif terhadap dinamika pasar global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berubah," tambah pihak ISEAI. Upaya fleksibilitas ini diharapkan mampu memberikan ruang gerak yang lebih aman bagi para pelaku industri.
Dengan menerapkan kebijakan yang lebih dinamis, pemerintah diyakini dapat lebih mudah menyeimbangkan pasokan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan dan energi. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan dampak lonjakan harga bahan baku di tingkat global.
Hingga saat ini, program mandatori biodiesel terus menjadi fokus utama pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Melalui fleksibilitas kebijakan, ketahanan energi nasional diharapkan dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
.png)
