PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan respons yang sigap dan proaktif menyikapi kabar mengenai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dikabarkan menyeruak di dua perusahaan teknologi besar, yakni Tokopedia dan TikTok.
Langkah intervensi ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di sektor teknologi nasional, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak para pekerja.
Fokus utama dari upaya penanganan masalah ini saat ini diarahkan kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, yang saat ini dijabat oleh Said Iqbal.
Said Iqbal secara resmi telah mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah untuk memimpin seluruh rangkaian upaya mediasi yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang dianggap sensitif ini.
Penunjukan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja yang terdampak oleh isu PHK tersebut.
"Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan respons cepat dan proaktif terhadap mencuatnya kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dikabarkan terjadi di dua raksasa platform digital," demikian disampaikan dalam keterangan resmi.
Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas dan melindungi hak-hak ketenagakerjaan di sektor teknologi nasional, seperti yang ditegaskan dalam informasi awal.
"Langkah intervensi ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas dan melindungi hak-hak ketenagakerjaan dalam sektor teknologi nasional," bunyi pernyataan tersebut lebih lanjut.
Fokus utama pemerintah saat ini diarahkan pada Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, yang dijabat oleh Said Iqbal, untuk mengurai masalah ini.
