PORTALBERITA.CO.ID - Proses pengadaan barang dan jasa melalui platform e-Katalog Versi 6 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tangerang menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut muncul setelah durasi penayangan paket pekerjaan fisik tercatat berlangsung selama tiga hari kerja.
Singkatnya batas waktu pendaftaran dan penawaran tersebut memicu perhatian terkait efektivitas transaksional serta aksesibilitas bagi para penyedia jasa. Sejumlah pihak menilai bahwa tenggat waktu yang minim berpotensi membatasi partisipasi kontraktor yang berencana mengikuti proses pengadaan.
Dikutip dari portal berita lokal Kota Tangerang, tenggat penayangan yang amat singkat ini dinilai tidak memberikan kesempatan memadai bagi calon penyedia jasa untuk menyiapkan dokumen penawaran teknis. Kondisi ini memunculkan perhatian terkait aspek keterbukaan persaingan usaha di daerah tersebut.
"Durasi penayangan paket yang hanya berjalan tiga hari kerja terasa sangat membatasi ruang bagi peserta umum untuk memenuhi persyaratan administrasi yang kompleks," kata Pengamat Kebijakan Publik Kota Tangerang, Ahmad Subarkah.
Sistem e-Katalog V6 sejatinya dirancang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja pemerintah. Namun, penerapan jadwal operasional di tingkat daerah tetap memerlukan pengawasan agar selaras dengan tata kelola tata kelola publik yang akuntabel.
"Kami mengharapkan adanya alokasi waktu yang cukup rasional agar seluruh berkas kualifikasi dan penawaran dapat disusun secara matang dan transparan," ujar perwakilan penyedia jasa konstruksi daerah, Budi Santoso.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang menegaskan bahwa seluruh alur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah disesuaikan dengan regulasi teknis yang berlaku. Pemanfaatan sistem digitalisasi e-Katalog V6 diklaim bertujuan untuk mempercepat realisasi pembangunan sarana infrastruktur publik.
"Pelaksanaan jadwal transaksi pada sistem e-Katalog V6 sudah merujuk pada ketentuan pedoman teknis yang disepakati untuk percepatan program prioritas daerah," kata Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Kota Tangerang, Hendra Wijaya.
Masyarakat dan kalangan pelaku usaha berharap mekanisme pengadaan melalui e-Katalog dapat terus dievaluasi secara berkala oleh instansi terkait. Hal ini penting guna memastikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh penyedia jasa tetap terjaga dengan maksimal.
.png)
