Jakarta — Dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ekonomi lemah.
Pengamat kebijakan publik Martin Aprildo menilai, kedua program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan dan gizi yang setara.
“Dengar nama Sekolah Rakyat, saya jadi ingat sekolah pribumi zaman Belanda, tapi sekarang beda. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapat pendidikan layak. Semoga tepat sasaran, Pak,” ujar Martin dalam video yang dikutip redaksi, Senin (20/10/2025).
Martin juga mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp24 triliun untuk Sekolah Rakyat sebagian besar dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Biayanya memang besar, tapi kalau digunakan sesuai tujuan, hasilnya akan luar biasa. Semoga program ini berjalan lancar,” tambahnya.
Perpres MBG Rampung: Jamin Transparansi dan Kualitas Gizi
Pemerintah telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai payung hukum utama pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa Perpres tersebut telah rampung dan siap diundangkan. Regulasi ini dirancang untuk menjamin keamanan pangan, mutu gizi, serta transparansi pengelolaan dana MBG secara nasional.
“Perpres ini merupakan tonggak penting dalam memastikan kualitas dan keamanan program MBG. Semua proses, mulai dari dapur hingga distribusi, kini diatur secara rinci,” kata Dadan di Jakarta.
Perpres yang terdiri dari lima BAB dan 55 pasal ini mengatur sejumlah aspek penting, seperti:
* Standar operasional waktu memasak,
* Pengolahan makanan secara batch agar mudah dilacak, dan
* Sanksi tegas bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melanggar aturan.
Selain itu, regulasi ini memperkuat koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
MBG Diharapkan Tekan Risiko Pangan Hingga Nol
Tenaga Ahli Pimpinan BGN, Luhut Parlinggoman Siahaan, menegaskan bahwa Perpres baru ini akan meningkatkan akuntabilitas, kebersihan, dan kualitas dalam penyelenggaraan program MBG.
“Dengan aturan baru ini, risiko insiden keracunan pangan bisa ditekan hingga nol. Kami berharap masyarakat ikut mengawasi agar MBG benar-benar mewujudkan generasi sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BGN, Sarwono, menyampaikan bahwa Perpres MBG ini telah lama dinantikan sejak Juni 2025 karena sebelumnya program MBG berjalan tanpa dasar hukum yang kuat.
Dengan terbitnya regulasi ini, MBG kini bertransformasi menjadi gerakan nasional pemerataan gizi anak sekolah — bukan sekadar program bantuan.
Ustaz Das’ad Latif: Jangan Mainkan Amanah Makan Anak Bangsa
Ulama kondang Ustaz Das’ad Latif turut memberikan pesan moral bagi seluruh pelaksana program agar menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan dana program MBG.
“Kau ambil itu makan gizi gratis, yang mestinya sepuluh ribu tinggal enam ribu lima ratus. Karena dipotong kepala dinas, tim sukses, calo. Akhirnya yang makan anak, tapi makanannya basi. Kau bisa lolos tahun ini, bisa lolos sepuluh tahun, tapi nanti diperiksa dan masuk penjara. Apa itu nikmat?” ujar Ustaz Das’ad Latif dalam ceramahnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat agar seluruh pelaksana program tetap menjaga integritas dan niat ibadah dalam menjalankan amanah besar ini — demi masa depan generasi emas Indonesia.*
