CIBINONG – Suasana hangat dan penuh keterbukaan terasa dalam kegiatan “Dialog Rakyat” yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/10/2025). Acara yang menjadi bagian dari agenda reses ini menghadirkan puluhan warga dari berbagai kalangan untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat mereka.
Sejak awal acara, warga tampak antusias menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi. Dua isu yang paling banyak disuarakan adalah mengenai keaktifan BPJS Kesehatan dan minimnya sosialisasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP).
“Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengaktifkan BPJS Kesehatan. Ada yang sudah membayar iuran tapi statusnya tetap nonaktif. Selain itu, informasi soal bantuan PIP juga belum jelas sampai ke warga,” ujar salah satu peserta dialog.
Dalam suasana yang cair dan partisipatif, warga juga menyoroti masalah pelayanan publik lain seperti bantuan sosial yang tidak merata dan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Setiap aspirasi dicatat oleh tim reses DPRD Jabar yang hadir mendampingi Ricky.
Ricky Kurniawan menyambut baik keterbukaan warga dalam menyampaikan pandangan dan keluhannya. Ia menegaskan bahwa forum seperti ini menjadi sarana penting untuk mempertemukan suara masyarakat dengan lembaga legislatif sebagai wakil mereka di tingkat provinsi.
“Dialog rakyat ini adalah ruang untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan warga di lapangan. Masukan dan keluhan yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait,” kata Ricky.
Ia menambahkan, dua sektor yang paling sering menjadi perhatian masyarakat—kesehatan dan pendidikan—akan menjadi fokus utama dalam hasil reses kali ini. Menurutnya, pelayanan dasar seperti BPJS dan PIP merupakan hak masyarakat yang harus dijamin negara, bukan sekadar fasilitas tambahan.
“Kami tidak ingin keluhan warga berhenti di forum ini. Aspirasi yang muncul dari dialog ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain menyampaikan keluhan, beberapa warga juga memberikan usulan dan solusi. Ada yang mengusulkan agar pemerintah daerah membuka posko informasi BPJS di tiap kecamatan, sementara yang lain meminta agar sekolah lebih aktif menyampaikan data penerima PIP kepada orang tua murid.
Dialog rakyat ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Warga diberikan kesempatan berbicara satu per satu tanpa sekat formal. Bagi Ricky, pendekatan seperti ini penting agar masyarakat merasa benar-benar didengarkan.
“Wakil rakyat tidak boleh jauh dari rakyatnya. Dialog semacam ini harus rutin dilakukan agar kebijakan yang lahir dari DPRD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan berakhir menjelang sore dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara warga dan pemerintah. Melalui dialog langsung seperti ini, diharapkan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat—terutama dalam layanan publik—bisa segera mendapat solusi nyata dan berkeadilan.*
