PORTALBERITA.CO.ID - Kabar mengenai adanya persyaratan baru dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar subsidi belakangan ini telah menimbulkan keresahan signifikan di tengah masyarakat pengguna kendaraan. Informasi yang menyebar luas tersebut mengaitkan kemampuan membeli BBM bersubsidi dengan status pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Isu ini tentu saja memicu kebingungan yang meluas di kalangan konsumen. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada Biosolar subsidi karena faktor harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan BBM non-subsidi yang tersedia di pasaran.
Keterjangkauan harga Biosolar bersubsidi menjadikannya pilihan utama bagi banyak pemilik kendaraan niaga maupun pribadi yang memenuhi kriteria. Oleh karena itu, adanya potensi hambatan baru dalam aksesibilitas BBM ini menjadi perhatian serius.
Penyebaran informasi yang tidak akurat ini menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran bahwa akses mereka terhadap energi yang lebih hemat dapat terputus. Kondisi ini memerlukan klarifikasi resmi dari pihak berkompeten untuk menenangkan publik.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Pertamina selaku penyedia utama BBM bersubsidi angkat bicara untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat luas.
Dilansir dari INFOTREN.ID, perusahaan energi nasional tersebut menegaskan bahwa kabar mengenai kewajiban pelunasan PKB sebagai syarat pembelian Biosolar subsidi adalah tidak benar.
"Kabar yang beredar menyebutkan adanya kewajiban bagi konsumen untuk melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum dapat membeli BBM bersubsidi tersebut," tulis INFOTREN.ID mengenai isu yang beredar.
Pertamina menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dari sumber resmi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kepanikan atau kerugian akibat informasi palsu yang beredar.
Pihak Pertamina mengimbau agar masyarakat pengguna Biosolar tetap tenang dan melanjutkan pembelian sesuai prosedur yang berlaku saat ini, tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar tersebut.
.png)
