PORTALBERITA.CO.ID - Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan serius terkait gelombang investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan hak pekerja.
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons langsung terhadap perkembangan iklim investasi nasional yang semakin terbuka lebar bagi modal dari luar negeri. P3HKI menilai adanya potensi benturan kepentingan antara daya tarik investasi dan kewajiban negara melindungi kesejahteraan tenaga kerja.
Inti dari desakan P3HKI adalah penegasan bahwa masuknya arus modal asing tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan atau melanggar hak-hak dasar yang telah dijamin bagi para pekerja di Indonesia. Hal ini menjadi fokus utama mereka dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, P3HKI menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh tunduk pada dinamika atau tekanan arus investasi asing. Prinsip ini harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
Mereka melihat bahwa jika daya tarik investasi menjadi tolok ukur utama, risiko pelanggaran hak-hak buruh akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan harus tetap kokoh dan independen.
"Arus modal asing tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan atau melanggar hak-hak dasar bagi para pekerja di tanah air," tegas P3HKI dalam pernyataan resminya yang disebarluaskan baru-baru ini. Pernyataan ini menjadi garis keras bagi pembuat kebijakan.
P3HKI mendesak adanya pengawasan ketat agar setiap kesepakatan investasi tetap mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Mekanisme pengawasan ini dianggap krusial untuk mencegah eksploitasi.
Para praktisi hukum ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi internal sehingga investasi asing yang masuk justru harus mendukung peningkatan standar hidup dan perlindungan buruh, bukan sebaliknya. Ini adalah cara menjaga marwah hukum nasional.
Dikutip dari BISNISMARKET.COM, P3HKI melihat adanya potensi konflik kepentingan antara kebutuhan menarik modal dan kewajiban negara melindungi kesejahteraan buruh dalam konteks keterbukaan ekonomi saat ini. Situasi ini memerlukan kehati-hatian ekstra dari regulator.
.png)
