JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang bergerak melemah hingga mendekati level Rp17.600 per dolar AS pada Sabtu (16/5/2026) memicu perdebatan hangat di ruang publik. Di media sosial, muncul narasi yang mengaitkan tekanan terhadap mata uang garuda dengan pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Narasi tersebut berkembang cepat dengan asumsi bahwa pasar mulai kehilangan kepercayaan terhadap independensi BI. Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai tudingan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi global yang jauh lebih kompleks.
Tekanan Global di Pasar Asia
Pelemahan nilai tukar nyatanya tidak hanya dialami oleh Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters, mayoritas mata uang negara berkembang di Asia, termasuk rupee India, turut mengalami tekanan hebat. Hal ini dipicu oleh keperkasaan dolar AS, lonjakan harga minyak dunia, tingginya suku bunga The Fed, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut memicu aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang menuju aset aman (safe haven) di Amerika Serikat. Laporan tersebut mencatat bahwa rupiah dan rupee menjadi dua mata uang yang paling terdampak akibat ketergantungan pada impor energi di tengah kenaikan harga minyak global.
Pengamat: Pasar Fokus pada Indikator Makro
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka sekaligus pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, menegaskan bahwa pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh sentimen global ketimbang isu domestik terkait pencalonan pejabat BI.
"Pelemahan mata uang rupiah itu bukan semata-mata karena Thomas Djiwandono mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Orang yang mengatakan hal itu menurut saya tidak tepat," ujar Ibrahim.
Menurutnya, pasar keuangan global bergerak berdasarkan indikator makroekonomi yang terukur. Investor jauh lebih sensitif terhadap kebijakan suku bunga AS, angka inflasi global, dan risiko geopolitik dibandingkan dengan isu personalitas dalam struktur bank sentral.
Independensi BI Dilindungi Sistem
Menanggapi isu independensi, Bank Indonesia melalui laman resminya menegaskan bahwa tata kelola lembaga dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran. Struktur pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial melalui Dewan Gubernur, sehingga kebijakan tidak ditentukan oleh satu individu secara sepihak.
Mekanisme pengawasan BI juga melibatkan proses yang ketat, mulai dari audit hingga pengawasan oleh DPR serta kontrol pasar keuangan internasional. Hal ini memastikan posisi Deputi Gubernur tidak dapat secara mandiri mengendalikan nilai tukar atau arah pasar tanpa basis data yang kuat.
.png)
