PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menunjukkan perhatian serius terhadap perkembangan opini publik di ranah digital. Perhatian ini secara spesifik ditujukan pada isu kegiatan pertambangan galian C yang belakangan ini memicu perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Sebagai upaya preventif dan korektif, Kesbangpol Kendal sedang mempersiapkan sebuah langkah strategis untuk menjembatani informasi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kesalahpahaman atau disinformasi yang mungkin berkembang di ruang siber mengenai sektor pertambangan tersebut.
Rencananya, Kesbangpol berinisiatif untuk mengundang sejumlah admin akun media sosial yang memiliki pengaruh signifikan. Para admin ini seringkali menjadi corong utama dalam mengangkat dan menyebarkan informasi terkait isu-isu pertambangan galian C di wilayah Kendal.
Forum yang akan diselenggarakan ini dirancang sebagai wadah klarifikasi resmi. Tujuannya adalah untuk membuka dialog yang konstruktif antara masyarakat digital dan jajaran pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menaruh perhatian khusus terhadap peran akun media sosial dalam membentuk opini publik terkait aktivitas pertambangan galian C yang belakangan menjadi perbincangan hangat di ruang digital," demikian disampaikan oleh pihak Kesbangpol Kendal.
Rencana penyelenggaraan forum dialog ini merupakan bagian dari antisipasi pemerintah daerah terhadap isu sensitif yang berkembang. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kendal dalam mengelola narasi publik seputar sektor sumber daya alam.
Sebagai mekanisme tindak lanjut, Kesbangpol akan secara resmi melayangkan undangan kepada para admin terpilih. Undangan tersebut menggarisbawahi pentingnya dialog tatap muka untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai kondisi riil di lapangan.
"Sebagai langkah antisipasi, Kesbangpol berencana mengundang sejumlah admin akun media sosial yang aktif mengangkat isu pertambangan untuk mengikuti forum klarifikasi dan dialog bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya," sebagaimana disampaikan dalam informasi awal mengenai rencana tersebut.
Dialog ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif, memungkinkan pemerintah menyampaikan data dan perspektif resmi, sambil mendengarkan masukan serta kekhawatiran yang diwakili oleh para pengelola akun media sosial tersebut.
