JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga iklim investasi yang kondusif menyusul beredarnya surat terbuka dari China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI). Surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut berisi sejumlah keluhan terkait hambatan investasi dan tantangan operasional di tanah air.
Meskipun memuat berbagai aspirasi kritis, pemerintah menilai langkah para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola usaha nasional. Pemerintah memastikan bahwa jalur komunikasi resmi tetap terbuka lebar bagi seluruh investor asing guna memperkuat kemitraan ekonomi.
Respons Positif BKPM
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa poin-poin yang disampaikan investor China dipandang sebagai bahan evaluasi positif. Dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai krusial agar kebijakan nasional mampu menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan perlindungan sumber daya alam.
Dalam suratnya, CCCI menyoroti beberapa isu strategis, di antaranya kewajiban Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), kenaikan royalti mineral, pengawasan perpajakan, hingga regulasi industri nikel yang berdampak pada biaya operasional. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa rangkaian kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi sektor pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah industri melalui program hilirisasi.
Hilirisasi demi Kepentingan Nasional
Pemerintah berpandangan bahwa penataan sektor tambang, khususnya nikel, sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri strategis nasional. Kebijakan hilirisasi terbukti telah meningkatkan nilai ekspor secara signifikan, memperluas struktur industri pengolahan, serta menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang diskusi dengan investor asing. Namun, ia menekankan bahwa setiap perusahaan wajib mematuhi regulasi nasional yang berlaku, mulai dari aspek lingkungan, perpajakan, hingga tata kelola sumber daya alam.
"Pengetatan penerbitan izin tambang dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas industri berjalan sesuai aturan, sehingga tidak merugikan negara maupun lingkungan hidup," ujar Bahlil.
Komitmen Terhadap Investor Asing
Di tengah dinamika yang berkembang, pemerintah menjamin bahwa Indonesia tidak bersikap anti-investor asing. China tetap menjadi salah satu mitra strategis dan investor terbesar bagi Indonesia, terutama pada sektor energi, manufaktur, dan infrastruktur. Bahkan dalam suratnya, para investor China turut mengakui kontribusi besar mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan, termasuk di wilayah hutan dan area strategis, bukan bertujuan untuk menghambat bisnis. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah pelanggaran lingkungan, dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.
.png)
