JAKARTA – Narasi yang menyebut pemerintah tengah "berbisnis dengan rakyat melalui BBM" belakangan mencuat di media sosial. Isu ini dipicu oleh laporan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan dugaan adanya penghentian penjualan Pertalite, yang memicu spekulasi bahwa masyarakat diarahkan untuk beralih ke BBM non-subsidi yang harganya lebih tinggi.
Namun, data dan pernyataan resmi dari pemerintah serta PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa distribusi Pertalite berjalan normal dan BBM subsidi tersebut tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan daya beli masyarakat.
Pertamina Jamin Stok Pertalite Aman dan Distribusi Normal
Menanggapi keresahan publik, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa stok Pertalite dalam kondisi aman dan tersedia di seluruh Indonesia.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan distribusi Pertalite terus berjalan sesuai penugasan pemerintah didukung sistem logistik terintegrasi.
"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth pada Jumat (17/6).
Pertamina juga mengoptimalkan rantai pasok energi melalui terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, dan sistem monitoring nasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah melalui Pertamina masih menjalankan mandat distribusi BBM bersubsidi, tanpa adanya kebijakan penghentian Pertalite secara nasional.
Pertalite Tetap Instrumen Perlindungan Daya Beli
Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah hingga kini mempertahankan Pertalite sebagai BBM subsidi yang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan. Fakta ini menjadi pertimbangan bahwa narasi pemerintah semata-mata mencari keuntungan dari penjualan BBM dinilai tidak mencerminkan keseluruhan kebijakan energi nasional.
