PORTALBERITA.CO.ID - Fenomena menarik sedang menjadi perbincangan hangat dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Isu ini berpusat pada bagaimana masyarakat memandang dan mengamalkan ideologi dasar negara.
Hal ini memicu pertanyaan mendasar mengenai seberapa jauh kelima sila Pancasila telah benar-benar meresap ke dalam perilaku dan sikap harian warga negara. Pemahaman yang ada cenderung berhenti pada level penghafalan semata.
Dilansir dari INFOTREN.ID, isu ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara substansi filosofis Pancasila dan penerapan konkretnya di tengah masyarakat. Kesenjangan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk merumuskan solusi pendidikan yang efektif.
Dalam konteks "What" (Apa yang terjadi), permasalahan utama adalah diskoneksi antara pengetahuan teoritis tentang Pancasila dan implementasinya dalam tindakan nyata sehari-hari. Masyarakat cenderung mampu menyebutkan sila-silanya, tetapi sulit menerapkannya.
Mengenai "Why" (Mengapa hal ini terjadi), salah satu faktornya diduga kuat adalah metode pengajaran yang terlalu menekankan hafalan ketimbang pemahaman kontekstual dan refleksi diri. Hal ini membuat nilai-nilai dasar menjadi kering tanpa makna.
"Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sering kali berhenti hanya pada tataran penghafalan semata," menggarisbawahi kondisi aktual di lapangan mengenai penguasaan materi Pancasila oleh publik.
Terkait "Who" (Siapa yang terlibat), fokus permasalahan ini berada pada masyarakat luas sebagai subjek praktik kewarganegaraan, yang mana pendidik dan pembuat kurikulum juga memegang peranan penting dalam membentuk persepsi ini.
Pertanyaan "Where" (Di mana ini terjadi) secara umum merujuk pada ranah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik di lingkungan formal sekolah maupun dalam sosialisasi publik yang lebih luas. Ini adalah isu nasional.
"When" (Kapan ini menjadi sorotan) adalah saat ini, di mana evaluasi terhadap efektivitas pendidikan karakter dan kewarganegaraan sedang gencar dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Perkembangan ini menuntut adanya evaluasi kurikulum.
