PORTALBERITA.CO.ID - Suasana hangat menyelimuti ruang rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, saat para wakil rakyat membahas masa depan tata kelola keuangan lembaga baru. Di tengah diskusi tersebut, sorotan tertuju pada target opini laporan keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran mendatang.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan rasa heran mereka mengenai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BGN tahun 2025. Keheranan ini muncul mengingat BGN merupakan lembaga yang baru terbentuk namun langsung dihadapkan pada target audit yang tinggi.
Menanggapi keraguan dan pertanyaan dari para anggota legislatif tersebut, pihak manajemen BGN langsung memberikan klarifikasi resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman mengenai komitmen transparansi lembaga sejak awal berdiri.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan lembaga baru ini memberikan tanggapan langsung guna meluruskan persepsi yang berkembang di ruang sidang. "Kami memberikan penjelasan mengenai keheranan sejumlah anggota dewan terkait target opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2025," kata Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala BGN.
Dalam forum resmi tersebut, Agustina mengarahkan fokus pembahasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga eksternal yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan audit. BGN menegaskan bahwa penilaian akhir dan standar audit sepenuhnya berada di tangan instansi pemeriksa tersebut.
Ia juga menekankan bahwa proses evaluasi laporan keuangan sepenuhnya dijalankan secara independen oleh lembaga audit negara. "Penilaian dan penentuan opini WTP tersebut pada akhirnya menjadi ranah dan keputusan dari pihak BPK," ujar Agustina Arumsari.
BGN berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sejak tahun pertama beroperasi. Hal ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program-program gizi nasional yang akan dijalankan.
Dikutip dari INFOTREN.ID, penjelasan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk menjaga hubungan kemitraan yang harmonis dan transparan dengan DPR. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program gizi nasional ke depan dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif yang berarti.
