PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengkaji usulan revisi pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT). Langkah ini menjadi angin segar sekaligus solusi praktis bagi para pekerja dalam merencanakan keuangan masa tua mereka secara lebih optimal.
Dilansir dari Bisnismarket.com, wacana peninjauan ulang aturan perpajakan ini muncul setelah adanya desakan kuat dari berbagai serikat buruh di Indonesia. Para pekerja berharap adanya penyesuaian batas bebas pajak agar dana yang diterima saat pensiun nanti tidak terlalu terbebani potongan fiskal.
"Saat ini kami masih menunggu arahan kebijakan dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal terkait usulan revisi pengenaan pajak JHT tersebut," ujar pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat menjelaskan perkembangan koordinasi internal pemerintah.
Tuntutan dari serikat buruh ini dinilai sangat beralasan demi menjaga daya beli para pekerja setelah memasuki masa purnabakti. Dengan adanya revisi batas bebas pajak, diharapkan nilai riil dari tabungan JHT yang dicairkan dapat dinikmati secara utuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah, para pekerja disarankan untuk tetap bijak dalam mengelola portofolio keuangan mereka. Salah satu solusi praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan simulasi perhitungan dana pensiun secara mandiri sejak dini.
Selain mengandalkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja juga dapat memanfaatkan instrumen investasi lain yang memiliki fasilitas perpajakan khusus. Produk seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bisa menjadi alternatif cerdas untuk menambah bantalan finansial di masa depan.
"Penting bagi pekerja untuk memahami struktur pemotongan pajak yang berlaku saat ini agar tidak terkejut saat pencairan dana nanti," kata pengamat ketenagakerjaan saat memberikan pandangan mengenai pentingnya edukasi literasi keuangan bagi buruh.
Kolaborasi antara pemerintah yang responsif terhadap aspirasi buruh dan kesiapan finansial dari pekerja sendiri akan menjadi kunci sukses kesejahteraan di hari tua. Proses revisi regulasi ini diharapkan dapat segera rampung demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.
.png)
