JAKARTA — Penggunaan istilah "londo ireng" oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026), memicu polemik dan beragam interpretasi di ruang publik.
Di media sosial, narasi terbelah antara pihak yang mendukung pesan nasionalisme Presiden dan kelompok yang mengkritik penggunaan istilah tersebut. Bahkan, sejumlah unggahan berupaya mengaitkan istilah itu dengan silsilah keluarga Presiden dari garis ibunya, Dora Marie Sigar.
Menanggapi fenomena ini, pakar komunikasi digital dan akademisi mengingatkan pentingnya memahami konteks sejarah secara utuh agar diskursus publik tidak tergeser menjadi perdebatan personal yang bersifat ad hominem.
Akar Sejarah Istilah Londo Ireng
Secara historis, istilah Londo Ireng (Belanda Hitam) memiliki rekam jejak panjang dalam historiografi Nusantara. Istilah ini berakar dari strategi divide et impera (adu domba) yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memperkuat kekuasaan.
Praktik aliansi kelompok lokal dengan asing tercatat sejak era Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC). Pada Perang Makassar (1666–1669), VOC di bawah Cornelius Speelman bersekutu dengan Arung Palakka dari Soppeng-Bone untuk menghadapi Kesultanan Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin, yang diakhiri melalui Perjanjian Bongaya pada 1667.
Pada abad ke-19, tentara kolonial Belanda (KNIL) merekrut ribuan prajurit dari Afrika Barat (Elmina, Ghana) antara tahun 1831 hingga 1872 yang secara resmi dijuluki Zwarte Hollanders. Masyarakat lokal saat itu menyebut para serdadu tersebut sebagai Londo Ireng.
Selain itu, dalam Perang Diponegoro (1825–1830), Belanda juga melibatkan pasukan pembantu (hulptroepen) dari kalangan pribumi, termasuk pasukan dari Minahasa yang dipimpin Tololiu Hermanus Willem Dotulong dan Benjamin Thomas Sigar saat penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang pada Maret 1830.
Dalam perkembangannya secara sosiolinguistik, istilah Londo Ireng mengalami pergeseran makna peyoratif di tengah masyarakat Jawa. Istilah ini merujuk pada warga pribumi yang dinilai membantu, berpihak, atau mengabdi pada kepentingan penjajah ketimbang membela bangsa sendiri.
