PORTALBERITA.CO.ID - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini memberikan penjelasan mendalam mengenai urgensi di balik revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Rancangan undang-undang yang memiliki peran sangat krusial ini telah melalui seluruh tahapan proses legislasi yang diperlukan di parlemen.
Pengesahan resmi undang-undang tersebut dilakukan oleh DPR RI pada hari Kamis, tepatnya tanggal 4 Juni 2026.
Keputusan ini menandai dimulainya babak baru dalam kerangka regulasi dan pengawasan sektor keuangan di tingkat nasional Indonesia.
Regulasi baru ini diharapkan menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam upaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh pasar global.
"Komisi XI DPR RI telah memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," demikian disampaikan oleh salah satu anggota Komisi XI DPR RI.
Amandemen ini merupakan upaya sistematis untuk memperkuat fondasi stabilitas ekonomi dari sisi sektor keuangan domestik.
"Rancangan undang-undang yang dianggap krusial ini telah melewati proses legislasi dan disahkan secara resmi oleh DPR RI pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026," ujar perwakilan DPR RI saat konferensi pers.
Pengesahan UU P2SK yang telah diamandemen ini dipandang sebagai langkah konkret pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi makro kontemporer.
.png)
