PORTALBERITA.CO.ID - Proses pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6 (V6) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tangerang menjadi perhatian publik setelah durasi tahapan lelang berlangsung relatif singkat selama tiga hari. Langkah ini memicu berbagai tanggapan masyarakat terkait efektivitas dan keterbukaan sistem pengadaan digital tersebut.
Dikutip dari Banten News, pelaksanaan jadwal lelang yang singkat dinilai perlu diimbangi dengan kejelasan informasi publik agar tidak menimbulkan prasangka. Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam memastikan setiap penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi secara sehat.
Mengenai durasi tahapan tersebut, pengamat kebijakan publik daerah menyampaikan pandangannya mengenai standar tata kelola pengadaan secara elektronik. "Sistem e-Katalog seharusnya memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk menyiapkan dokumen administrasi secara optimal," ujar Ahmad Rosyid.
Untuk mengatasi kendala durasi singkat dalam pengadaan digital, pemberian sosialisasi awal serta pemanfaatan fitur notifikasi otomatis pada sistem e-Katalog V6 menjadi solusi praktis yang sangat krusial. Langkah ini memungkinkan para pelaku usaha lokal mengunggah berkas penawaran lebih awal tanpa terburu-buru.
Pihak asosiasi pengusaha konstruksi lokal juga menekankan pentingnya pendampingan teknis bagi para peserta lelang. "Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh calon penyedia memahami mekanisme e-Katalog V6 agar kendala teknis tidak membatasi partisipasi," kata Budi Santoso.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan internal dan audit berkala oleh Inspektorat Daerah menjadi langkah preventif yang sangat direkomendasikan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap jangka waktu penayangan e-Katalog dapat membantu menciptakan iklim usaha yang fair dan transparan.
Bagi para penyedia jasa, mempersiapkan kelengkapan profil perusahaan dan kelengkapan kualifikasi pada sistem LPSE secara berkala merupakan strategi efektif. Dengan demikian, pelaku usaha dapat langsung merespons setiap paket pengadaan yang ditayangkan secara mendadak atau terbatas.
Perwakilan masyarakat sipil berharap agar koordinasi antar instansi terkait terus ditingkatkan demi menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur di Kota Tangerang. "Transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengadaan barang jasa akan berdampak langsung pada mutu pembangunan daerah," ujar Iskandar.
Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi e-Katalog V6 pada Dinas PU Kota Tangerang harus terus disempurnakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas dan waktu. Sinergi antara transparansi regulasi dan kesiapan teknis para penyedia jasa menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur publik.
.png)
