PORTALBERITA.CO.ID - Peristiwa amblesnya badan Jalan Lenteng Agung Raya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kembali menimbulkan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, 29 Mei 2026, menunjukkan adanya potensi masalah serius pada penanganan infrastruktur.
Insiden ini menjadi perhatian khusus karena titik ambles tersebut diketahui baru saja menyelesaikan proses perbaikan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Keterulangan kerusakan di lokasi yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan.
Penyebab utama dari amblesnya jalan tersebut diduga kuat berkaitan dengan kondisi keroposnya struktur hong atau beton saluran air yang berada persis di bawah lapisan aspal. Kerusakan yang berulang pada titik infrastruktur vital ini memicu kritik keras dari berbagai pihak.
Kritik tersebut diarahkan pada kualitas pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mengingat perbaikan yang dilakukan belum mampu memberikan solusi jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap standar pengerjaan proyek pemeliharaan jalan.
Kegagalan dalam menahan beban dan cuaca ini memaksa DPRD DKI Jakarta untuk segera angkat bicara mengenai pertanggungjawaban teknis penanganan jalan tersebut. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam proses perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya.
Dikutip dari INFOTREN.ID, peristiwa ini segera menarik perhatian anggota dewan, menyusul kondisi jalan yang baru saja selesai diperbaiki oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Hal ini menggarisbawahi kekecewaan dewan terhadap hasil kerja kontraktor atau pelaksana proyek.
Lebih lanjut, diperkirakan bahwa "Insiden ini diduga kuat dipicu oleh kondisi keroposnya struktur hong atau beton saluran air yang berada tepat di bawah lapisan aspal jalan," sebagaimana disampaikan oleh salah satu sumber terkait. Kondisi ini mengindikasikan kegagalan inspeksi struktural sebelum pengaspalan akhir.
Kerusakan yang berulang di titik yang sama ini memicu kritik tajam mengenai kualitas pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menurut analisis yang berkembang di kalangan pengamat tata kota. Mereka mendesak adanya perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam sesaat.
.png)
