PORTALBERITA.CO.ID - Kejaksaan Agung terus memperkuat penanganan perkara hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Penyelidikan ini difokuskan pada pengelolaan anggaran serta mekanisme pelaksanaan program nasional tersebut.
Langkah hukum yang diambil oleh tim penyidik kini memasuki babak baru dengan ditemukannya sejumlah alat bukti krusial. Bukti-bukti tersebut dihadirkan untuk memperkokoh posisi hukum penyidik dalam rangkaian proses peradilan yang sedang berjalan.
Salah satu materi pembuktian utama yang diungkapkan oleh pihak kejaksaan adalah dokumen berupa rekaman percakapan elektronik atau pesan singkat. Alat bukti digital ini dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan rangkaian peristiwa hukum yang sedang didalami oleh penyidik.
Dikutip dari Infotren.id, bukti digital tersebut memuat riwayat komunikasi yang melibatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung. Percakapan dalam saluran elektronik itu berlangsung dengan beberapa pihak terkait, termasuk jalinan komunikasi bersama istrinya sendiri.
"Penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti kuat terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis untuk periode 2025-2026," ujar perwakilan Kejaksaan Agung.
Pengungkapan bukti obrolan pribadi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim hukum kejaksaan dalam forum persidangan praperadilan. Langkah ini dilakukan guna merespons proses gugatan serta membuktikan keabsahan penetapan status tersangka dan prosedur hukum yang telah dijalankan.
Program Makan Bergizi Gratis untuk alokasi periode 2025-2026 merupakan agenda strategis yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum berkomitmen untuk mengusut tuntas setiap potensi penyimpangan demi menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara.
Hingga saat ini, proses persidangan praperadilan masih terus bergulir di pengadilan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh tahapan pembuktian dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan kaidah hukum acara pidana.
.png)
