PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Indonesia didorong untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan mandatori biodiesel B50 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Rekomendasi strategis tersebut dikemukakan oleh lembaga kajian ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) baru-baru ini. Mereka menyoroti perlunya penyesuaian formula dalam implementasi program bahan bakar nabati tersebut. Dilansir dari Bisnismarket.com, langkah ini dinilai dapat meminimalisasi tekanan terhadap anggaran negara.
"Pemerintah sebaiknya meninggalkan pendekatan yang kaku dengan persentase tetap sebesar 50 persen dalam program biodiesel ini," ujar perwakilan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Langkah penyesuaian ini dianggap krusial untuk menghadapi ketidakpastian pasar energi global.
Kebijakan mandatori yang terlalu kaku dinilai berpotensi memberikan beban finansial yang besar bagi anggaran negara, terutama saat harga minyak sawit mentah (CPO) melonjak. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam menentukan kadar campuran dinilai menjadi solusi yang lebih aman secara ekonomi.
"Sebagai gantinya, kami mengusulkan penerapan skema yang lebih adaptif dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan biodiesel nasional," kata pihak ISEAI. Usulan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri dan keuangan negara saat situasi ekonomi sedang tidak menentu.
Melalui skema yang fleksibel, kadar pencampuran biodiesel dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan kondisi pasar dan ketersediaan pasokan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan kesehatan fiskal negara.
Hingga saat ini, program biodiesel terus menjadi salah satu pilar utama Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Dukungan dan masukan dari berbagai lembaga kajian seperti ISEAI diharapkan dapat menyempurnakan implementasi kebijakan ini ke depan.
.png)
