![[Foto: Sekretariat Negara]](https://portalberita.co.id/uploads/posts/6a3569e349b68_1781885411.jpeg "Klik untuk memperbesar gambar")
PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mematangkan rencana ambisius untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai program bedah rumah. Target besar ditetapkan untuk merenovasi sebanyak 10.000 unit rumah yang saat ini masih dikategorikan tidak layak huni di wilayah ibu kota negara.
Rencana peningkatan signifikan ini dijadwalkan akan mulai diimplementasikan secara masif pada tahun 2026 mendatang. Program ini merupakan bagian dari komitmen nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tuntas permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
DKI Jakarta dipilih menjadi sorotan utama dalam percepatan program ini mengingat tantangan urbanisasi yang tinggi serta kepadatan penduduk yang semakin meningkat di ibu kota. Penanganan RTLH di Jakarta dinilai krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat, terutama dalam mengatasi hambatan mendasar yang sering muncul dalam proyek infrastruktur perumahan berskala besar. Salah satu kendala utama yang menjadi perhatian serius adalah persoalan kepemilikan dan legalitas tanah.
Menteri PUPR, dalam keterlibatannya terhadap program ini, secara tegas menekankan pentingnya penyelesaian isu legalitas lahan sebelum renovasi fisik dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar program yang didanai negara dapat berjalan lancar tanpa terhambat sengketa di kemudian hari.
Dilansir dari INFOTREN.ID, Menteri PUPR menyoroti bahwa aspek legalitas lahan menjadi kunci keberhasilan proyek renovasi 10.000 unit rumah tersebut. Isu ini perlu diprioritaskan agar alokasi anggaran dan sumber daya tidak menjadi sia-sia akibat persoalan administrasi kepemilikan.
"Peningkatan signifikan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikenal sebagai program bedah rumah, telah diumumkan untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026," menggarisbawahi target ambisius tersebut.
Lebih lanjut, mengenai penekanan dari kementerian, ditegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan kepastian hukum atas aset yang akan direnovasi. "Target ambisius ditetapkan untuk merenovasi sebanyak 10.000 unit rumah yang saat ini dikategorikan tidak layak huni di ibu kota negara," kata Menteri PUPR.
Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang lebih layak bagi warganya, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
.png)
