PORTALBERITA.CO.ID - Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia resmi mengambil tindakan hukum berupa pencekalan terhadap dua orang warga negara asing (WNA) asal Belanda. Langkah penegakan hukum ini dilakukan menyusul adanya polemik terkait kegiatan publik yang mereka selenggarakan di Pulau Dewata. Dikutip dari BisnisMarket.com, kedua warga asing tersebut diduga terlibat langsung dalam manajemen acara yang memicu keresahan publik.
Penindakan keimigrasian ini berawal dari penelusuran pihak berwenang terhadap sebuah agenda acara olahraga lari bertajuk "Bali Silent Disco". Acara tersebut mendadak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah aturan keikutsertaannya memicu kontroversi.
Keresahan masyarakat timbul akibat adanya indikasi perlakuan diskriminatif dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Acara lari santai itu disinyalir membatasi partisipasi warga lokal Bali maupun masyarakat berpaspor Indonesia untuk bergabung.
Pihak keimigrasian langsung merespons pengaduan masyarakat demi menjaga ketertiban umum serta keterbukaan bagi seluruh warga. "Langkah tegas penangkalan ini diambil sebagai bentuk komitmen pengawasan keimigrasian terhadap warga asing yang diduga memicu polemik," ujar pihak Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dugaan tindakan diskriminasi ini dinilai tidak sejalan dengan nilai kebersamaan dan keramahan pariwisata Bali yang selama ini terbuka bagi siapa saja. Publik menyayangkan adanya batasan internal acara yang terkesan membedakan latar belakang kewarganegaraan para peserta.
Penyelenggaraan kegiatan publik di wilayah hukum Indonesia ditegaskan harus senantiasa menghormati hak-hak warga setempat serta regulasi yang berlaku. "Setiap warga negara asing yang beraktivitas di Indonesia wajib mematuhi aturan hukum serta menghormati norma sosial masyarakat lokal," kata pihak keimigrasian.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi jajaran keimigrasian di wilayah Bali untuk terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas wisatawan maupun penyelenggara acara asing. Langkah preventif senantiasa ditingkatkan agar kegiatan hiburan dan olahraga tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
Saat ini, status pencekalan telah resmi diberlakukan sehingga mobilitas hukum kedua WNA Belanda tersebut terbatasi. Pemerintah mengimbau agar seluruh penyelenggara acara internasional selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat demi menjaga kondusivitas wilayah.
.png)
