PORTALBERITA.CO.ID - Perubahan signifikan tengah terjadi dalam ekosistem layanan transportasi daring di Indonesia, khususnya bagi pengguna setia Gojek. Layanan yang selama ini dikenal menawarkan tarif lebih terjangkau, yakni GoRide Hemat, dikabarkan akan segera dihentikan pengoperasiannya.
Keputusan mendadak ini menimbulkan reaksi luas di kalangan masyarakat yang selama ini mengandalkan fitur tersebut untuk menekan biaya perjalanan harian mereka. Penghentian ini menandai berakhirnya salah satu opsi tarif paling populer di platform ojek daring tersebut.
Langkah strategis Gojek ini bukanlah keputusan sepihak tanpa dasar, melainkan merupakan respons langsung terhadap kerangka regulasi baru dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian operasional perusahaan besar terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan.
Keputusan penghapusan GoRide Hemat ini diambil sebagai upaya penyesuaian perusahaan terhadap regulasi terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah. Perubahan ini diperkirakan akan memiliki implikasi finansial yang terasa oleh konsumen dalam penggunaan jasa transportasi daring ke depannya.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, yang diakses pada hari Senin, tanggal 20 Mei, bahwa langkah ini diambil demi menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi yang dimaksud adalah Perpres 27/2026.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tersebut secara spesifik mengatur mengenai kerangka perlindungan bagi para pekerja yang beroperasi di sektor transportasi daring. Hal ini mencakup aspek kesejahteraan dan hak-hak dasar para mitra pengemudi.
Dampak dari pencabutan layanan GoRide Hemat ini diperkirakan akan meluas dan dirasakan langsung oleh seluruh pengguna layanan. Penyesuaian tarif dan struktur biaya perjalanan kemungkinan besar akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi konsumen.
Perubahan ini menegaskan komitmen Gojek untuk beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan mandat perlindungan pekerja yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Perpres tersebut.
.png)
