PORTALBERITA.CO.ID - Sebuah isu krusial kini menjadi sorotan utama para pekerja di Indonesia, di mana mereka merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang berlaku. Keluhan utama berpusat pada pemotongan pajak yang kembali dikenakan atas dana yang seharusnya menjadi hak penuh pekerja saat dibutuhkan.
Permasalahan ini memicu reaksi keras dari berbagai serikat pekerja yang kini bersatu menyuarakan aspirasi mereka kepada pihak pemerintah. Mereka menuntut adanya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pemajakan atas manfaat finansial penting bagi pekerja.
Secara spesifik, keberatan ini diarahkan pada kebijakan yang membebani Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon, serta akumulasi dana jaminan pensiun. Para pekerja mempertanyakan logika di balik pemotongan pajak atas dana yang sudah melalui proses pemotongan pajak sejak awal penerimaan gaji.
Dilansir dari BisnisMarket.com, para perwakilan pekerja menyampaikan kegelisahan mereka mengenai situasi ini kepada otoritas terkait. Mereka merasa uang yang telah disisihkan secara disiplin selama bertahun-tahun, yang setiap bulannya telah dipotong pajak, kini harus dipotong lagi saat hendak dicairkan untuk keperluan mendesak.
Menyikapi hal ini, sejumlah serikat buruh resmi mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya formal untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah agar segera merevisi kebijakan pemajakan tersebut.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah prinsip keadilan finansial bagi para pekerja. Mereka menekankan bahwa uang tersebut merupakan hasil jerih payah dan kontribusi yang sudah dikenai pajak sebelumnya.
"Uang sendiri kok masih dipajaki?" merupakan inti dari protes yang disuarakan oleh perwakilan serikat pekerja tersebut. Pernyataan ini menggambarkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para pekerja terkait pemotongan berlapis ini.
Permintaan penghapusan pajak atas JHT, THR, pesangon, dan dana pensiun ini menjadi agenda prioritas serikat buruh dalam waktu dekat. Mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan suara konstituen pekerja dan mengambil langkah korektif demi kesejahteraan pekerja.
.png)
