JAKARTA – Pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah wilayah Jawa dan Bali dalam beberapa waktu terakhir memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Salah satu narasi yang ramai beredar menyebutkan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi karena anggaran negara dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga PT PLN (Persero) disebut tidak mampu membeli batu bara.
Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah keras narasi tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa masalah kelistrikan bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara, melainkan terkait proses pemenuhan pasokan batu bara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan pembangkit listrik.
Bahlil Ultimatum PLN: Pemadaman Bergilir Tidak Boleh Terulang
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyampaikan ketidaktoleransian pemerintah terhadap pemadaman bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Ia telah memberikan arahan jelas kepada PLN agar kondisi tersebut tidak terulang kembali.
"Saya kurang tegas apa lagi? Saya sudah minta supaya jangan terjadi lagi pemadaman bergilir,” ujar Bahlil pada Rabu (19/6).
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pemerintah menuntut PLN segera menyelesaikan kendala operasional dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional, khususnya di wilayah Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi.
Masalah Utama: Pasokan Medium Rank Coal
Pemerintah menjelaskan bahwa inti persoalan yang dihadapi PLN saat ini adalah pemenuhan kebutuhan batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC). Jenis batu bara ini krusial untuk proses pencampuran (blending) agar spesifikasi teknis operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terpenuhi.
Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara PLN telah dipetakan, dan pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk memasok kebutuhan tersebut.
.png)
