PORTALBERITA.CO.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memberikan klarifikasi mengenai status pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan baru. Program unggulan ini dipastikan akan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran negara.
Kepastian ini disampaikan setelah adanya berbagai diskusi dan evaluasi mendalam mengenai potensi dampak fiskal dari program berskala besar tersebut terhadap postur keuangan negara. Fokus utama saat ini adalah bagaimana merealisasikan janji kampanye tersebut tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa secara spesifik menegaskan bahwa meskipun program akan berjalan, terdapat penyesuaian signifikan dalam implementasinya. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perencanaan awal.
"Program makan bergizi gratis tetap berjalan, namun kini kita fokus pada bagaimana membuatnya lebih efisien dan terukur," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk melaksanakan janji sambil menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
Evaluasi ini meliputi peninjauan ulang sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari rantai pasok bahan pangan hingga mekanisme distribusi bantuan kepada siswa di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko pembengkakan anggaran yang tidak terkontrol.
Lebih lanjut, penekanan pada aspek keterukuran berarti bahwa pemerintah akan menetapkan indikator kinerja yang jelas. Indikator tersebut akan digunakan untuk memonitor dampak nutrisi serta efektivitas biaya dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini.
Dikutip dari berbagai sumber, proses penyesuaian ini melibatkan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dengan kementerian terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi target penerima.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa program strategis ini dapat berjalan secara berkelanjutan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi disrupsi pada sektor-sektor prioritas lainnya.
"Kami sedang menyusun kerangka kerja yang lebih terperinci untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang," kata beliau. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal menjadi pertimbangan utama dalam implementasi kebijakan populis tersebut.
.png)
