PORTALBERITA.CO.ID - Wacana mengenai kemungkinan adanya penambahan lapisan atau layer baru pada tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) telah memicu reaksi signifikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana ini sebelumnya sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam beberapa kesempatan komunikasi publik.
Respons yang muncul dari lembaga legislatif tersebut adalah penolakan yang cukup kuat dan terstruktur. Penolakan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada analisis mendalam mengenai potensi dampak kebijakan tersebut di lapangan.
DPR khawatir bahwa implementasi penambahan lapisan tarif cukai yang baru justru akan menghasilkan efek samping negatif yang bertentangan dengan tujuan awal pemerintah. Kekhawatiran utama berpusat pada keberlangsungan usaha kecil di sektor ini.
Pasalnya, industri rokok skala kecil dan mikro mendominasi sebagian besar penyerapan tenaga kerja di sektor pertembakauan nasional. Kebijakan yang terlalu memberatkan dikhawatirkan dapat memicu gelombang penutupan usaha.
Oleh karena itu, DPR mendesak agar pemerintah, alih-alih menambah beban cukai, justru mempertimbangkan pemberian insentif afirmatif. Insentif ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan daya saing industri rokok skala kecil.
Dilansir dari INFOTREN.ID, penolakan ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan resmi yang sempat diutarakan oleh otoritas tertinggi di Kementerian Keuangan RI. Langkah ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif mengenai strategi pengendalian cukai.
"Wacana mengenai potensi penambahan lapisan atau layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kini mendapatkan respons penolakan yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," demikian disampaikan perwakilan parlemen.
Lebih lanjut, dasar penolakan tersebut ditekankan kembali dalam konteks perlindungan ekonomi domestik. "Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa kebijakan penambahan lapisan tarif tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh pemerintah sendiri," tegas sumber internal DPR.
DPR berharap pemerintah dapat mencari solusi alternatif yang lebih berpihak pada keberlanjutan UMKM industri tembakau, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah penghasil tembakau.
