PORTALBERITA.CO.ID - Wacana mengenai potensi penambahan lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memicu resonansi kuat di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen menunjukkan penolakan tegas terhadap usulan tersebut karena dinilai dapat menimbulkan konsekuensi yang kurang menguntungkan bagi pemerintah sendiri.
Isu ini berawal dari pembahasan kerangka kebijakan fiskal, di mana sebelumnya pernah ada usulan dari Menteri Keuangan periode sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai penambahan struktur tarif CHT. Usulan ini kini menjadi sorotan tajam dari parlemen karena dianggap berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah.
Dikutip dari BISNISMARKET.COM, penolakan DPR ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin timbul jika struktur cukai diperumit dengan lapisan tarif baru. Mereka menilai pendekatan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi riil industri tembakau di Indonesia.
Alih-alih menambah beban melalui lapisan cukai baru, DPR justru menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema insentif afirmatif. Fokus insentif ini diarahkan secara spesifik untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan industri rokok skala kecil.
Hal ini merupakan respons legislatif terhadap potensi tekanan ekonomi yang dapat dirasakan oleh usaha mikro dan kecil dalam sektor tembakau. Insentif afirmatif dipandang sebagai jalan tengah yang lebih konstruktif untuk menjaga stabilitas pasar dan tenaga kerja.
"Wacana mengenai kemungkinan penambahan lapisan atau layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuai penolakan keras dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar perwakilan parlemen.
Parlemen meyakini bahwa kebijakan pembebanan cukai harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlangsungan usaha kecil. Penambahan lapisan tarif dianggap hanya akan menguntungkan pemain besar dan mematikan industri rumahan.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mengusulkan adanya penambahan lapisan tarif CHT dalam kerangka kebijakan fiskal, namun kini usulan tersebut mendapat sorotan tajam dari parlemen karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama pemerintah," demikian disampaikan oleh salah satu anggota komisi terkait.
DPR berharap Kementerian Keuangan dapat mengkaji ulang opsi kebijakan fiskal ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Insentif afirmatif menjadi solusi yang diusulkan untuk menjaga ekosistem industri tembakau tetap sehat dan kompetitif.
.png)
