PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Langkah krusial ini diambil melalui komitmen kuat dari Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta.
Kesepakatan ini dinilai menjadi sebuah tonggak sejarah baru yang sangat penting bagi denyut perekonomian nasional. Regulasi ini dirancang secara khusus untuk memperkuat daya saing serta stabilitas sektor keuangan Indonesia di kancah global.
Keputusan bersejarah tersebut merupakan hasil akhir dari serangkaian pembahasan intensif yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU PFII. Seluruh proses diskusi mendalam ini telah berlangsung secara maraton sejak tanggal 6 Juli 2026 lalu.
Dikutip dari Bisnismarket.com, kolaborasi erat antara pihak legislatif dan eksekutif ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum yang komprehensif. Kehadiran payung hukum yang kuat diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para pelaku usaha global.
Melalui RUU PFII, Indonesia bersiap membangun ekosistem keuangan terintegrasi yang setara dengan pusat keuangan dunia lainnya. Pemerintah optimistis bahwa regulasi baru ini akan mempermudah transaksi keuangan lintas batas dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.
Komisi XI DPR RI bersama jajaran kementerian terkait terus menyelaraskan visi demi merampungkan draf aturan ini dengan matang. Komitmen bersama dari seluruh pihak terkait menjadi kunci utama di balik kelancaran pembahasan di tingkat Panitia Kerja.
Setelah kesepakatan penting ini tercapai, RUU PFII akan segera dibawa ke tahap berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang resmi. Publik kini menanti dampak positif dari implementasi kebijakan strategis ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
.png)
