PORTALBERITA.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan sebagai salah satu komponen belanja terbesar dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun berjalan. Program prioritas ini dirancang untuk memberikan asupan gizi kepada jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Pagu awal yang dialokasikan untuk program unggulan ini mencapai nominal yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp355 triliun, mencerminkan skala intervensi kesehatan dan kesejahteraan yang direncanakan pemerintah. Namun, realisasi anggaran ini kini harus menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki oleh negara.
Hal ini memunculkan diskusi penting di kalangan pemangku kepentingan mengenai besaran dana yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menjaga manfaat utama program tetap optimal. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana melakukan penghematan tanpa mengorbankan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Pemerintah, melalui inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN), sedang menggodok langkah-langkah efisiensi anggaran untuk program MBG pada tahun 2026 mendatang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program di tengah tekanan belanja negara yang semakin meningkat.
Dilansir dari Bloomberg Technoz pada tanggal 28 Juni, pemerintah telah merencanakan sebuah target efisiensi anggaran yang cukup ambisius untuk program tersebut. Target efisiensi awal yang sedang digagas oleh BGN ini diproyeksikan mencapai angka sekitar Rp40 triliun.
Akan tetapi, rencana pemangkasan anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya mencakup potensi penghematan yang sesungguhnya oleh pihak pengamat anggaran. Mereka berpendapat bahwa angka Rp40 triliun masih terlalu konservatif jika dibandingkan dengan potensi efisiensi yang bisa dicapai.
Menurut pandangan para pengamat, potensi ideal pemangkasan anggaran program MBG bahkan bisa mencapai angka yang jauh lebih besar, bahkan mendekati Rp150 triliun. Angka ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara target pemerintah dan evaluasi independen mengenai kebutuhan fiskal program.
"Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merencanakan efisiensi anggaran sekitar Rp40 triliun untuk tahun 2026," demikian disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai restrukturisasi belanja negara saat ini.
Lebih lanjut, pandangan kritis dari pengamat anggaran menegaskan bahwa upaya efisiensi yang direncanakan masih perlu didalami lebih lanjut dan dikaji ulang secara komprehensif. "Menurut pengamat anggaran, angka tersebut masih jauh dari potensi penghematan yang sebenarnya," pungkas salah satu pengamat anggaran yang mengamati dinamika APBN.
