PORTALBERITA.CO.ID - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menyasar lembaga sosial kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Kali ini, Rumah Belajar (Rumbel) Merah Putih yang berlokasi di kawasan Cilincing menjadi sasaran empuk aksi kejahatan tersebut.
Aksi tidak terpuji ini diduga dilakukan oleh sejumlah oknum yang menyamar sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara. Modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong rapi karena mereka melengkapi diri dengan identitas yang diduga kuat palsu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kehadiran para pelaku langsung memicu kekhawatiran di lingkungan sekitar lembaga pendidikan nonformal tersebut. Pengurus rumbel merasa terintimidasi oleh kedatangan oknum yang meminta sejumlah uang dengan dalih aturan tertentu.
"Aksi ini sangat meresahkan karena pelaku menggunakan identitas palsu yang membuat kami sempat bingung dan curiga sejak awal kedatangan mereka," kata salah seorang pengurus Rumbel Merah Putih. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa rentannya situasi psikologis para pengelola saat berhadapan dengan tekanan aparat gadungan.
Dikutip dari Infotren.id, ketidakjelasan identitas para pelaku menjadi poin utama yang membongkar kedok penipuan ini. Pihak pengelola rumbel segera menyadari adanya kejanggalan setelah mencocokkan prosedur resmi penertiban yang biasa dilakukan aparat berwenang.
Secara analitis, kerentanan lembaga sosial seperti rumah belajar terhadap aksi pungli sering kali dipicu oleh minimnya akses informasi hukum. Para pelaku kejahatan memanfaatkan celah ini untuk menakut-nakuti pengelola yang fokus utamanya adalah pelayanan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menjadi alarm penting bagi instansi Satpol PP Jakarta Utara untuk segera melakukan klarifikasi dan investigasi internal. Langkah tegas sangat diperlukan guna menjaga nama baik institusi dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diimbau untuk selalu bersikap kritis dan berani menanyakan surat tugas resmi apabila didatangi oleh pihak yang mengaku sebagai aparat pemerintah. Verifikasi cepat melalui saluran pengaduan resmi daerah dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah terjadinya pemerasan serupa di masa mendatang.
