PORTALBERITA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya membenahi sistem transportasi darat demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pengajuan anggaran tambahan yang cukup signifikan untuk tahun mendatang.
Dikutip dari INFOTREN.ID, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan dana ini menjadi bagian dari rencana strategis jangka panjang pemerintah dalam membenahi infrastruktur keselamatan.
"Dana tambahan tersebut dialokasikan secara khusus untuk dua agenda prioritas utama dalam peningkatan kualitas keselamatan transportasi," ujar pihak Ditjen Hubdat Kemenhub. Prioritas ini diharapkan mampu menyelesaikan isu-isu krusial di jalan raya secara sistematis.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor transportasi darat saat ini adalah maraknya armada truk Over Dimension Over Load atau ODOL. Keberadaan truk bermuatan lebih ini tidak hanya merusak fasilitas jalan umum, tetapi juga menjadi salah satu pemicu utama kecelakaan fatal di berbagai jalur logistik.
"Fokus utama adalah pada upaya peningkatan keselamatan jalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia," kata perwakilan Ditjen Hubdat Kemenhub. Dengan penambahan anggaran ini, pengawasan di jembatan timbang dan penegakan hukum di jalur-jalur rawan akan semakin diperketat.
Secara analitis, alokasi dana sebesar Rp2,7 triliun ini dinilai sangat krusial untuk modernisasi sarana pengawasan jalan raya di berbagai daerah. Tanpa dukungan finansial yang kuat, target untuk mengakhiri operasional truk ODOL pada tahun 2027 akan sulit tercapai secara optimal.
Program penertiban ini nantinya akan diintegrasikan dengan sistem digitalisasi untuk meminimalkan potensi pelanggaran di lapangan. Kementerian Perhubungan optimistis bahwa langkah preventif ini dapat menciptakan ekosistem transportasi darat yang jauh lebih aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh masyarakat.