Jakarta — Laut bukan sekadar bentang air yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Ia adalah perekat, penghubung, dan sumber kekuatan bangsa. Pemahaman inilah yang menjadi dasar perjuangan panjang Indonesia dalam memperjuangkan statusnya sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Salah satu tokoh sentral dalam babak penting sejarah ini adalah Presiden Soeharto, yang bersama Prof. Mochtar Kusumaatmadja, memainkan peran kunci dalam mengukuhkan posisi Indonesia di mata dunia.
Pada 10 November 2025, keduanya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas kontribusi luar biasa dalam diplomasi maritim. Penghargaan ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga pengakuan atas strategi jangka panjang yang telah mengubah peta hukum laut internasional.
Meski Deklarasi Djuanda telah menyuarakan konsep negara kepulauan sejak 1957, dunia internasional baru mengakui prinsip tersebut setelah perjuangan diplomatik yang intensif di era Orde Baru. Melalui kepemimpinan Soeharto dan kepiawaian Mochtar dalam hukum laut, Indonesia berhasil memperjuangkan pengesahan UNCLOS 1982, yang kemudian diratifikasi pada 1985. Konvensi ini menjadi tonggak penting yang mengukuhkan kedaulatan Indonesia atas perairan antar-pulau.
Dengan pengakuan tersebut, Indonesia tidak hanya mengamankan wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi, tetapi juga memperkuat identitasnya sebagai negara maritim yang utuh. Perairan yang sebelumnya dianggap laut bebas kini menjadi bagian dari yurisdiksi nasional, memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya laut dan pertahanan negara.
Soeharto, yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan laut, menjadikan isu maritim sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Kegemarannya memancing bukan sekadar hobi, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam akan pentingnya laut bagi kehidupan bangsa.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Mochtar Kusumaatmadja menjadi pengingat bahwa kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kecerdikan diplomasi dan visi jauh ke depan. Kini, saat dunia kembali menyoroti pentingnya geopolitik maritim, warisan mereka menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk terus melangkah sebagai poros maritim dunia.*
