JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menanggapi kritik publik terkait keterlambatan distribusi tenda pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ia menegaskan bahwa pengiriman bantuan tenda dilakukan segera setelah akses darat menuju wilayah terdampak bencana terbuka.
“Sekitar 30 tenda besar dan 1.000 tenda keluarga sudah kami kirimkan, dan jumlah ini akan terus bertambah,” ujar Suharyanto dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebut bahwa tenda-tenda BNPB baru dipasang menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana. Warga bahkan mengaku sempat mengungsi di bawah jembatan selama lebih dari seminggu.
Menanggapi hal itu, Suharyanto menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi tenda bukan karena alasan politis, melainkan karena kendala akses. “Sebelum jalur darat terbuka, kami prioritaskan pengiriman makanan dan kebutuhan dasar lewat udara. Tapi kapasitas helikopter sangat terbatas untuk membawa tenda,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya adalah pejabat pertama yang masuk ke Aceh Tamiang pasca-bencana untuk melakukan pendataan langsung di lapangan. Salah satu kebutuhan mendesak yang diidentifikasi saat itu adalah tenda pengungsian dan tenda keluarga.
*Akses Terbuka, Bantuan Dipercepat*
Wilayah Aceh Tamiang baru bisa dilalui kendaraan darat dalam beberapa hari terakhir melalui jalur Medan. Setelah itu, BNPB langsung mengintensifkan pengiriman bantuan logistik dalam skala besar.
“Kami terus mendorong distribusi bantuan secara masif. Tapi kami juga berharap media bisa menyajikan informasi secara objektif dan menghimpun keterangan dari berbagai pihak,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa kritik publik menjadi pengingat penting bagi BNPB untuk terus meningkatkan respons dan pelayanan di lapangan.
*Respons Publik dan Harapan Transparansi*
Klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap penanganan bencana di Aceh Tamiang. Banyak pihak berharap agar distribusi bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga merata dan transparan.
BNPB menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem logistik dan komunikasi, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi tanpa menunggu momen seremonial atau kunjungan pejabat.*
