JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang menarik perhatian publik adalah keputusan BGN menjadikan program gizi pendidikan dasar India, Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM Poshan), sebagai rujukan dalam pengembangan sistem dan manajemen MBG.
Meski sempat memunculkan perdebatan, pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi dengan India bertujuan mendorong modernisasi tata kelola, bukan menyalin seluruh konsep secara utuh.
Fokus pada Efisiensi dan Teknologi
Program PM Poshan India telah berjalan sejak 1995 dan dikenal memiliki sistem manajemen distribusi makanan bergizi yang tertata, termasuk penggunaan teknologi seperti aplikasi Poshan Tracker untuk memantau distribusi secara real time.
Kepala BGN Dadan Hindrayana menilai bahwa aspek teknologi dan efisiensi inilah yang relevan diadaptasi Indonesia.
“Kita mengambil sisi terbaik dari praktik India untuk memperkuat sistem distribusi MBG, khususnya terkait transparansi, pemantauan, dan efisiensi pelayanan,” ujar Dadan Hindrayana.
Ia menambahkan bahwa pendampingan teknis dari India dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan, terutama dalam standardisasi proses dan pengawasan lapangan.
Isu negatif sempat muncul terkait pemilihan India sebagai role model, termasuk kritik dari Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina. Pemerintah menegaskan bahwa perbandingan indikator kelaparan antara kedua negara tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak kerja sama tersebut.
Penelitian terbaru menyebutkan cakupan MBG Indonesia jauh lebih luas daripada program gizi sekolah India. Program nasional Indonesia bukan hanya menyasar siswa SD dan SMP, tetapi juga balita, ibu hamil, pesantren, sekolah swasta, hingga sekolah berasrama.
